Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak
Pengertian Pajak
Kutipan beberapa
pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut :
1.
Menurut R. Santoso
Brotodiharjo
Pajak adalah iuran
kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.
2.
Menurut Mr. Dr. NJ
.Feldmann
Pajak adalah
Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada pengusaha ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi ,
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
3.
Menurut Dr.
Soeparman Soemahamidjaja
“Pajak adalah Iuaran wajib berupa uang atau barang yang dipungut
pleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4.
Menurut Prof. Dr.
Rochmat Soemitro,S.H.
Pajak adalah Iuran
kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan
tidak mendapat jasa timbale ( kontraprestasi ) , yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari pengertian
tersebut , dapat disimpulkan ciri – cirri yang melekat pada pengertian pajak
adalah :
1.
Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan
pelaksanaannya yang
sifatnya dapat
dipaksakan.
2.
Dalam pembayaran pajak tidak da[at dtunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah
3.
Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau
pemerintah daerah
4.
Pajak diperlukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus , dipergunakan untuk membiayai
public investment
5.
Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur
Fungsi Pajak
1.
Fungsi Penerimaan ( Budgeter )
Pajak berfungsi
sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan
dalam negeri.
2.
Fungsi Mengatur ( Reguler )
Pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan
ekonomi . Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap
minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.
Sumber :
Waluyo . 2011 . Perpajakan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar